Marginalia: Kabar Buruk Hari Ini 01
Siapa bilang label “istimewa” yang disematkan pada Kota Yogyakarta bakal membuat orang-orang yang ditinggal di sana selamanya hidup aman dan tentram? Laporan jurnalistik yang ditulis Mawa Kersa yang tertuang pada buku Kabar Buruk Hari Ini menjawab tidak. Saya lagi, TIDAK! Sebaliknya, yang ada, di kota tersebut, label istimewa malah dijadikan tameng untuk menangkal fakta atau peristiwa yang dianggap tak mengenakan agar tak terdengar orang banyak.
Pada peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat keamanan kepada Obby Kogoya, mahasiswa asal Papua, di sekitar Asrama Papua Kamasan merupakan salah satunya. Peristiwa yang didahului pengepungan asrama itu terekam oleh tiga orang jurnalis yang datang ke lokasi. Namun, lewat konferensi pers, kepolisian setempat menepis kabar kekerasan tersebut dengan alasan, “Yogyakarta adalah kota istimewa, maka tak bakal ada yang namanya kekerasan”.
Yang dialami Obby Kogoya itu tak seberapa pahit jika dibandingkan dengan nasib etnis Tionghoa yang ditinggal di kota istimewa tersebut. Sebab, hingga kini, etnis Tionghoa tak diperbolehkan memiliki tanah dengan sertifikat hak milik. Larangan tersebut bukan hanya mengambang pada ucapan orang ke orang, tetapi sudah mengendap menjadi aturan tertulis lewat Surat Instruksi Wakil Gubernur Tahun 1975, dan diperkuat lewat Undang-Undang Keistimewaan.
Sekilas, aturan tersebut memang tak masuk akal jika kita melihat kondisi zaman saat ini, tapi itulah yang terjadi.
Tak hanya di Yogyakarta, kabar buruk juga datang dari Manokwari, Papua Barat. Sejarah mencatat bahwa kota tersebut merupakan gerbang pertama masuknya agama Kristen di Papua. Tak main-main, orang pun menyebut Manokwari sebagai Kota Injil. Label itu kini semakin kuat setelah daerah tersebut memiliki dan menerapkan Peraturan Daerah Manokwari Kota Injil.
Pada proses penyusunannya, perda tersebut sempat dikritik oleh beberapa kalangan, khususnya mereka yang beragama non-kristin. Itu karena Perda Manokwari Kota Injil sempat memuat aturan yang diskriminatif terhadap kalangan minoritas. Tak hanya diskriminatif, beberapa pasal juga rentan memicu konflik. Pasal-pasal tersebut, misalnya pasal yang mengatur larangan mengenakan atribut agama di tempat umum bagi umat selain kristen dan pasal yang memperketat pembangunan rumah ibadah non-kristen.
Beruntung, setelah melewati proses yang dinamis dan panjang, pasal diskriminatif tersebut bisa dihilangkan. Tapi beberapa kalangan menganggap perda tersebut masih memuat beberapa pasal yang dinilai janggal dan patut dikhawatirkan, seperti yang menyangkut aturan penggunaan aksesoris dan simbol di ruang publik serta ketentuan pada kegiatan yang mengganggu ibadah.
Namun, kabar baiknya, di tengah rentetan kabar tak mengenakkan tersebut, masih terdapat orang-orang keras kepala yang mengimpikan keadilan, seperti Pak Siput di Yogyakarta dan Frans Abidondifi di Manokwari. Pak Siput merupakan salah satu orang yang menjadi korban atas peraturan diskriminatif di Yogyakarta yang getol bersuara dan bergerak mengenai isu ini. Sementara Frans Abidondifi selalu berupaya meredam potensi-potensi konflik di Manokwari.
Mereka menempuh jalur setapak dengan lika-liku yang penuh risiko. Juga tanpa mereka, barangkali catatan jurnalistik yang ditulis oleh Mawa kresna tak bakal sehidup ini.
Mawa Kresna saya kenal sebagai Redaktur Pelaksana Project Multatuli. Di balik itu, ternyata ia sudah malang melintang dalam dunia kewartawanan: pernah menjadi Editor di Tirto, dan jurnalis di Rappler serta Merdeka. Lewat buku Kabar Buruk Hari Ini, saya juga mengetahui bahwa Mawa Kresna juga memiliki pengalaman berproses bersama dua Jurnalis yang tulisannya kerap saya jadikan acuan: Fahri Salam dan Zen RS.
Malam ini, saya baru membaca Kabar Buruk Hari Ini bagian 01. Marginalia ini saya buat agar poin yang pernah saya tangkap dapat lebih lama mengendap di ingatan yang tak seberapa ini.
Kamu bisa membaca resensi buku ini melalui https://linikampus.com/2024/06/11/membongkar-mitos-netralitas-dalam-jurnalisme/
